mengapa bahan tambang golongan A hanya diizinkan dimiliki oleh pihak pemerintah?

Indonesia bisa menjadi salah satu negara kaya dan terkemuka dalam hal pengelolaan tambang karena negeri ini sangat kaya akan hasil tambang. Namun, persoalan regulasi kerap menjadi penghambat untuk merealisasikan hal tersebut. Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa dalam acara 20th Anniversary Coaltrans Asia 'Mining And Minerals Environmental Management And Energy Security', Selasa 3 Juni kemarin mengatakan, potensi pertambangan harus terus digali agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. "Pemerintah dan seluruh stakeholder pertambangan di Indonesia harus memperbaiki tata cara pertambangan dan pengolahannya dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara berbasis lingkungan," ujar Ali Masykur. Dijelaskannya, BPK telah merekomendasikan pemerintah untuk menyederhanakan perizinan, mempermudah usaha, memperbaiki sistem penerimaan, dan meningkatkan kesadaran pengusaha melalui sosialisasi. "Perbaikan perizinan harus segera dijalankan mengingat pertambangan merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu penggunaannya harus dilaksanakan secara bijaksana," tegasnya. Menurut Ali Masykur, banyak daerah di Indonesia yang menikmati kekayaan tersebut namun tanpa disadari karena bermasalah dengan perzinan, menyimpan bom waktu yang dapat menghilangkan kenikmatan yang telah mereka dapatkan. Dia pun mengingatkan jika ada perusahaan tambang yang nakal, misalkan tidak membayar jaminan reklamasi, harus segera berbenah. Karena, hal ini bisa mencederai prinsip cara menambang secara baik dan tentu akan merusak lingkungan secara masif